Komisi I DPR soal RUU TNI: Jabatan Sipil untuk Militer Dibatasi, Tak Perlu Khawatir Dwifungsi

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi menilai, ketakutan kembalinya dwifungsi ABRI seiring Revisi UU TNI tak akan terjadi.

“Tidak perlu kekuatiran stigma negatif dwifungsi zaman orba, dimana struktur organisasi militer menduplikasi organisasi pemerintahan yang berakibat masuk dalam seluruh aspek sospol. Dengan adanya Undang-Undang 34 Tahun 2004 TNI, ini sudah selesai,” kata Bobby saat dikonfirmasi, Jumat (7/6/2024).

Politikus Golkar itu mengklaim, jabatan sipil untuk diisi TNI saat dibatasi dan diatur.

“Jabatan-jabatan sipil yang memerlukan kualifikasi personil militer dibatasi. Tidak perlu khawatir,” kata dia.

Menurut Bobby, ketakutan dwifungsi itu lantaran ada jabatan kementerian yang boleh diisi TNI.

Namun, terkait multifungsi TNI, dia menyebut hal itu sebatas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) saja.

“Multifungsi yang dimaksud beliau adalah OMSP yang sudah diatur sebelumnya, tapi perlu lebih rinci agar di lapangan lebih efektif,” pungkasnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Agus Subiyanto menilai ,dwifugnsi ataupun multifungsi ABRI/TNI dilakukan demi kebaikan bangsa dan negara. 

“Sekarang di Papua yang ngajar itu anggota saya, TNI. Kemudian pelayanan kesehatan anggota saya, terus kalian mau nyebut dwifungsi ABRI atau multifungsi? Kita jangan berpikir seperti itu ya, kita untuk kebaikan negara ini,” kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Oleh karena itu, Agus menilai kembalinya dwifungsi ABRI adalah sebuah keniscayaan. “Sekarang bukan dwifungsi ABRI lagi, multifungsi ABRI semuanya kita,” kata dia.

Agus menyebutkan bagaimana TNI turun tangan di segala bidang, salah satunya saat bencana. “Ada bencana kita di situ ya kan. Jadi jangan berpikir seperti itu,” pungkas dia.

Quoted From Many Source

Baca Juga  Ustawka link video twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *