PDIP: Perlu Evaluasi Total Pemilu dan Perjuangkan Sistem Proporsional Tertutup

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menyatakan arah politik PDIP di pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah kewenangan sepenuhnya Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Meski demikian, Megawati akan mendapat masukan dari jajaran DPP dan juga tokoh lain sebelum menentukan menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi pemerintah.

“Kewenangan tentang arah politik PDI Perjuangan ditentukan oleh Ibu Ketua Umum. Dan beliau tentu saja akan mendapatkan masukan dari jajaran DPP partai dan lintas tokoh,” kata Said, Jumat (26/4/2024).

Said mengatakan, PDIP saat ini memiliki dua agenda untuk meningkatkan elektoral jelang pilkada serentak.

“Dalam hemat saya, ada dua agenda internal dan eksternal untuk meningkatkan kualitas demokrasi elektoral yang harus ditempuh oleh PDI Perjuangan ke depan,” kata Said.

Terkait agenda internal, lanjutnya, agenda itu adalah program peningkatan kualitas kader PDIP di semua tingkatan lewat kaderisasi berjenjang, memantapkan konsolidasi ideologi, organisasi, program, sumber daya, dan kader.

“Agenda eksternal lebih banyak lagi langkah-langkah yang diperlukan, antara lain mengevaluasi total atas pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif, khususnya atas pelaksanaan Pemilu 2024 sebagai titik pijak perubahan atas pemilu 2029,” ucap Said.

Quoted From Many Source

Baca Juga  7 Pernyataan MUI soal Tegaskan Tak Pernah Rilis Produk Israel dan Afiliasi yang Harus Diboikot

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *