Respons Gibran soal Kaesang Maju Pilgub DKI Jakarta Usai Putusan MA: Tanyakan ke PSI

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Terpilih, Gibran Rakabuming Raka merespons peluang adiknya Kaesang Pangarep maju Pilgub DKI Jakarta setelah Mahkamah Agung ((MA) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencabut aturan soal batas usia calon kepala daerah.

Menurut Gibran, keputusan tersebut tetap berada di Kaesang Pangarep untuk maju atau tidak di Pilgub DKI Jakarta.

“Ya keputusannya di Kaesang ya untuk maju atau tidaknya, tanyakan aja,” kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, dikutip Jumat (31/5/2024).

Gibran juga meminta, sejumlah wartawan untuk menanyakan langsung ke pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait peluang Kaesang diusung untuk maju Pilgub DKI Jakarta.

“Tanyakan ke teman-teman PSI,” ucap Gibran.

Meski demikian, Gibran menganggap putusan MA yang memerintahkan KPU mencabut aturan soal batas usia calon kepala daerah membuka peluang bagi anak-anak muda memimpin daerah.

“Ada, terbuka luas untuk semua,” tutup Gibran.

Sebelumnya, MA resmi mengabulkan gugatan Partai Garuda tentang batas usia kepala daerah, baik calon gubernur dan wakil gubernur. Sehingga, untuk mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur tak harus berusia 30 tahun.

Dalam putusan MA, mereka yang baru berusia 30 tahun pada saat pelantikan dilakukan, bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Putusan tersebut tertuang dalam putusan Nomor 23 P/HUM/2024 diketok pada 29 Mei 2024.

“Kabul permohonan,” demikian dikutip dari laman MA, Kamis (30/5).

Pemohon adalah Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana. Ahmad Ridha juga merupakan adik politikus Gerindra, Ahmad Riza Patria. Adapun yang mengadili adalah ketua majelis hakim Yulius dengan anggota Cerah Bangun dan Yodi Martono Wahyunadi.

Dalam putusan tersebut, MA menyatakan bahwa pasal 4 ayat (1) huruf d dalam Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU Nomor 10 tahun 2016. Atas adanya putusan tersebut, aturan KPU diubah.

Baca Juga  Hari Pertama Lebaran 2024, Prabowo Temui Jokowi di Istana Negara

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *