DPR dan Pemerintah Setujui Pembentukan Panja Revisi UU IKN

Tak Berkategori

Senin, 21 Agustus 2023 – 18:25 WIB

Jakarta – Komisi II DPR RI bersama Pemerintah menyetujui pembentukan panitia kerja (Panja) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) atau revisi UU IKN.

Baca Juga :

Anggota DPR Dukung Kejaksaan Cermat Tangani Laporan Dugaan Korupsi Capres-Cawapres

“Apakah kita bisa menyetujui dan mengesahkan pembentukan Panja ini?” kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang memimpin rapat kerja bersama Pemerintah, di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023.

“Setuju!” jawab seluruh peserta rapat.

Baca Juga :

PPP Geser Arsul Sani ke Komisi II DPR, Ada Apa?

Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara

Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara

Photo :

  • ANTARA/HO-Kementerian PUPR.

Persetujuan pembentukan Panja terkait revisi UU IKN tersebut diambil setelah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mewakili Pemerintah memberikan penjelasan terkait revisi UU IKN, kemudian menyerahkan draf revisi UU IKN kepada Komisi II DPR.

Baca Juga :

Dideportasi dan Masuk Daftar Penangkalan Imigrasi, WN Prancis Protes

“Dengan sudah dijelaskan dan diserahkannya rancangan undang-undang ini secara simbolik maka dengan ini juga kita bisa segera langsung membentuk panja,” ujar Doli.

Halaman Selanjutnya

Doli lantas menginstruksikan kepada para Ketua Kelompok Fraksi agar dapat menyerahkan nama-nama anggota Panja terkait revisi UU IKN paling lambat pada 22 Agustus 2023, serta menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Sekretariat Komisi II DPR RI paling lambat pada 30 Agustus 2023.

img_title



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *