Kontribusi Hino sebagai Tulang Punggung Kendaraan Niaga Dalam Negeri

Tak Berkategori

Minggu, 20 Agustus 2023 – 21:23 WIB

Tangerang – Ada banyak faktor yang menentukan, apakah sebuah kendaraan bisa disebut sebagai produk nasional. Salah satunya yakni terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri atau biasa disingkat dengan sebutan TKDN.

Baca Juga :

Test Drive Singkat Mitsubishi Xforce, Mobil yang Viral di GIIAS 2023

Salah satu contohnya yakni pencapaian yang diraih oleh PT Hino Motors Manufacturing Indonesia, di mana perusahaan yang hadir perdana di Tanah Air pada 1982 itu berhasil memperoleh sertifikat TKDN untuk sejumlah varian kendaraan produksinya.

Dengan nilai TKDN di atas 40 persen, kendaraan maupun sasis Hino dapat dianggap sebagai Produk Dalam Negeri. Hal ini menunjukkan komitmen Hino dalam menggunakan komponen lokal, yang diperoleh dari lebih dari 150 rekanan di Indonesia dalam proses produksinya.

Baca Juga :

Komunitas Mobil Gagah Ini Gelar Perayaan Budaya Lokal

“Penggunaan produk dalam negeri sudah diatur oleh Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014: di mana Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah, BUMN, BUMD dan lainnya diwajibkan untuk membeli atau menggunakan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang/jasanya guna meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap produk luar,” tutur Ketua Tim Penerapan P3DN Kementerian Perindustrian, Mahardi Tunggul Wicaksono dalam diskusi Komitmen Hino Indonesia Membangun Negeri dengan Penguatan Industri Lokal yang digelar di pameran GIIAS 2023.

VIVA Otomotif: Acara diskusi Hino di GIIAS 2023

VIVA Otomotif: Acara diskusi Hino di GIIAS 2023

Baca Juga :

Mobil Ini Paling Bikin Penasaran Pengunjung GIIAS 2023

Industri otomotif dapat mengurangi ketergantungannya pada impor komponen dari luar negeri, apabila memiliki angka TKDN yang tinggi. Ini menjaga stabilitas produksi dan pasokan dalam industri, mengurangi risiko gangguan pasokan akibat fluktuasi harga dan masalah perdagangan internasional.

Bukan hanya itu, standar TKDN yang ditetapkan oleh pemerintah juga dibuat untuk menciptakan permintaan yang lebih tinggi untuk produk dan layanan lokal, yang pada gilirannya memicu pertumbuhan industri lokal, memperluas lapangan kerja, dan mendukung perkembangan ekonomi negara.

Halaman Selanjutnya

Source : VIVA/Yunisa Herawati

img_title



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *